Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum nilai ganti kerugian menjadi tahapan yang sangat penting / krusial dan paling sensitif, karena di satu sisi negara atau pemerintah membutuhkan kepastian agar proyek pembangunan untuk kepentingan umum tidak terhambat, tetapi di sisi lain pemilik tanah menuntut jaminan keadilan substantif atas kompensasi yang diterimanya secara layak dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penilaian Penilai dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menempati kedudukan yang sangat krusial dan strategis, Hasil Penilaian Penilai bukan hanya dasar administratif penetapan nilai ganti kerugian kepada pemilik tanah atau pihak yang berhak, melainkan juga sebagai nilai operasional yang menentukan arah musyawarah dan dapat menjadi landasan konsinyasi, sehingga memperkuat kepastian pengadaan tanah. Sifat final dan mengikat pada hasil penilaian cenderung membentuk praduga kebenaran nilai, sementara ruang koreksi yudisial yaitu upaya keberatan ke Pengadilan Negeri terganjal karena tidak adanya ruang bagi pemilik tanah untuk mengajukan Penilaian Pembanding (appraisal pembanding) dikarenakan tertutup pintu karena sifat final dan mengikatnya hasil penilaian Penilai yang sudah ditunjuk Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Pengajuan keberatan atas nilai ganti kerugian di pengadilan negeri tidak berjalan dengan seimbang bagi pemilik tanah, majelis hakim cenderung melihat hasil penilaian sebagai hasil yang layak dan adil karena Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti appraisal pembanding yang menguatkan argumentasinya.

T00686

MH 0025 2026

Bekasi

Tersedia