Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah corak penyebaran informasi sekaligus membuka ruang baru bagi propaganda, radikalisasi, dan rekrutmen terorisme berbasis jaringan digital. Pergeseran locus ancaman ke ruang siber menghadirkan problem yuridis yang tidak sederhana, karena negara wajib melindungi keamanan publik, namun pada saat yang sama harus menjaga agar intervensi digital tidak bergeser menjadi kriminalisasi atas keyakinan/ekspresi yang masih berada dalam wilayah dilindungi hukum. Dalam konteks inilah deradikalisasi digital oleh Densus 88 Anti Teror menjadi relevan untuk ditelaah sebagai instrumen pencegahan yang bertumpu pada prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewenangan Densus 88 dalam deradikalisasi digital serta menilai bentuk dan implementasi strateginya dalam mencegah rekrutmen terorisme di media sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa kewenangan deradikalisasi digital pada dasarnya merupakan operasionalisasi mandat pencegahan tindak pidana terorisme di ruang siber, bukan legitimasi untuk memidana “radikal” sebagai sikap atau keyakinan; karenanya intervensi harus dibaca secara restriktif-kontekstual agar tetap memenuhi kepastian hukum, legalitas, proporsionalitas, serta due process of law. Implementasi strategi Densus 88 bersifat kombinatif (penal dan non-penal), mencakup patroli siber, profiling dan analisis jejaring, koordinasi mitigasi melalui penurunan konten/pemblokiran, serta penguatan kontra-narasi dan literasi digital; namun efektivitasnya dihambat anonimitas, enkripsi, dan yurisdiksi lintas batas sehingga menuntut harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola kewenangan agar tetap akuntabel.

T00692

MH 0031 2026

Bekasi

Tersedia