Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan perlindungan data pribadi Wajib Pajak dalam implementasi CTAS telah tersedia melalui ketentuan hukum perpajakan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, keterbatasan transparansi pengelolaan data, serta risiko dan kerentanan sistem dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum perlindungan data pribadi Wajib Pajak memerlukan integrasi regulasi yang lebih spesifik, mekanisme pengawasan yang efektif, serta penegasan tanggung jawab negara agar CTAS dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin perlindungan hak Wajib Pajak dalam negara hukum.

T00712

MH 0051 2026

Bekasi

Tersedia