Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP

CARI

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subyek

Ditemukan 89 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Korupsi"
Saat ini anda berada pada halaman 5 dari total 9 halaman
Permintaan membutuhkan 0.00839 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Evaluasi Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Penegakan Integritas, dan Peningkatan Good Goverment Governance (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi)

Evaluasi Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Penegakan Integritas, dan Peningkatan Good Goverment Governance (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi)

Tautan Repository :
No. Panggil : AKN 0089 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0195 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0151 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku-Buku Sekolah

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku-Buku Sekolah

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0135 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Rekonstruksi pasal 18 undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

Rekonstruksi pasal 18 undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

Tautan Repository :
No. Panggil : MH 0009 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menurut pasal 7 ayat 1 huruf A undang-undang no. 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menurut pasal 7 ayat 1 huruf A undang-undang no. 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi

Tautan Repository :
No. Panggil : MH 0014 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Analisis yuridis penerapan hukuman mati dalam uu no. 20 / 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan korupsi dana bansos covid-19 yang dilakukan mantan mensos Juliari Peter Batubara M.B.A

Analisis yuridis penerapan hukuman mati dalam uu no. 20 / 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan korupsi dana bansos covid-19 yang dilakukan mantan mensos Juliari Peter Batubara M.B.A

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0039 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pengembalian aset tetap dari hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana

Pengembalian aset tetap dari hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0017 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0008 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg)

Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg)

Tautan Repository :
No. Panggil : MH 0020 2021
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.